Universitas Kristen Indonesia Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Sejak reformasi politik bergulir, situasi politik Indonesia berada dalam suasana transisi yang membutuhkan penjelasan dari sisi keilmuan. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Tulisan ini mencoba untuk memberikan penjelasan ke arah pengkajian yang sederhana mengenai sisitem Partai tungga, Dwi Partai dan Multi Partai serta konsekwensi yang mungkin akan timbul jika beralih dari sistem multi partai ke sistem dwi partai atau partai tunggal. Para sarjana barat mengembangkan kajian Pembangunan Politik melalui sistem kepartaian untuk memahami perubahan sosial politik di Negara-negara yang sedang berkembang.

Perilaku dan etika politik para elite yang kerap kali tidak mencerminkan kepentingan mayoritas dari masyarakat selalu mendapatkan komentar dari rakyat. Dalam bidang desentralisasi, Indonesia merupakan salah satu dari empat negara mitra Bank Dunia yang melakukan “dentuman besar desentralisasi” . Bahkan apabila dilihat dari urusan pemerintahan yang ditransfer maupun dana perimbangan yang diberikan kepada daerah, Indonesia sebenarnya menjalankan desentralisasi terbesar di dunia. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang berhasil melakukan dua perubahan besar sekaligus yakni demokratisasi dan desentralisasi. Setelah lepas dari sistem pemerintahan sentralistik represif pada era Slot Emoney Orde Baru, Indonesia saat ini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, meskipun demokrasi-nya baru sampai tahap prosedural belum mencapai tahap substansial.

Respons Wagub Riza soal Jakarta Nomor 1 Tata Kota Terburuk di Dunia Platform arsitektur Rethinking The Future memberikan gelar Jakarta sebagai peringkat pertama tata kota terburuk di dunia. 33 Anggota DPRD Gulirkan Hak Interpelasi Formula E terhadap Anies Dua fraksi di DPRD mempertanyakan anggaran Formula E yang dianggap lebih baik digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Ketua DPRD DKI Proses Hak Interpelasi Formula E ke Gubernur Anies Ketua DPRD DKI telah menerima permintaan dari anggota untuk memakai hak interpelasi terkait Formula E 2022. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Ivan Darmawan menuturkan bahwa pandemi ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah manusia, tapi di dalam setiap pandemi memang terlihat tidak ada negara yang benar-benar siap untuk menghadapinya. Sehingga, dampaknya terjadi di berbagai sektor , bukan hanya terjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis kemanusiaan.

Politik Indonesia

Pada pertemuan eleventh ARF Inter-Sessional Meeting on Maritime Security yang terakhir diselenggarakan di Da Nang, Viet Nam, pada Maret 2019, Indonesia menyampaikan perlunya upaya untuk menangani polusi laut dan sampah plastik di laut yang membawa dampak buruk terhadap ekonomi dan wellbeing dari masyarakat. Indonesia menyampaikan telah membentuk sejumlah regulasi dan peraturan, roadmap pengurangan limbah, dan National Plan of Action to Combat Marine Debris, serta memasukkan isu marine plastic particles ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Dalam kajian politik, Miriam Budiardjo mengartikan partai politik sebagai “kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan.” (Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta, Rineka Cipta.,2007). Tampaknya pembentuk undang-undang tidak berani menegaskan partai politik sebagai sarana untuk mengantarkan para kadernya memegang kekuasaan pemerintahan , memegang kendali pemerintahan atau mempengaruhi kebijakan pemerintahan, walaupun dalam pikiran para pendiri dan pegiat partai politik pada umumnya demikian.

Focal point nasional AMMTC/SOMTC di Indonesia adalah Polri, dengan Kapolri sebagai Ketua AMMTC-Indonesia. Konsep pemikiran Indonesia pada hakekatnya dan dalam jangka panjang adalah memanfaatkan elemen-elemen TAC dan Bali Principles untuk disinergikan dengan berbagai inisiatif negara peserta EAS lainnya dalam rangka menyusun suatu instrumen hukum yang mengikat bagi kawasan yang lebih luas. Mempelopori dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States and China on the Full and Effective Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties within the South China Sea pada pertemuan Menlu ASEAN – RRT di Laos, tanggal 25 Juli 2016.