30+ Contoh Surat Lamaran Kerja Yang Benar

Bentuk lahan produktif yang akan dicapai menyesuaikan dengan tataguna lahan pasca tambang. Penentuan tataguna lahan pasca tambang sangat tergantung pada berbagai faktor antara lain potensi ekologis lokasi tambang dan keinginan masyarakat serta pemerintah. Bekas lokasi tambang yang telah direhabilitasi harus dipertahankan agar tetap terintegrasi dengan ekosistem bentang alam sekitarnya.

Untuk melakukan pertambangan mineral dan batubara, pelaku usaha harus mendapatkan izin usaha. Usaha pertambangan dilakukan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan , Izin Usaha Pertambangan Khusus , dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat . Perbedaan antara IUP, IUPK, dan IPR ini terletak pada pemberian izin, luas wilayah, kepentingan daerah, dan pelaku usaha yang berhak melakukan kegiatan usaha pertambangan. Yogyakarta – Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam besar terutama di bidang pertambangan. Potensi bahan galian yang belum dilakukan penambangan masih banyak membuka peluang untuk dilakukan eksplorasi.

Dengan modal pendidikan yang memadai dan pengalaman kerja sebagai asisten supervisor produksi di PT. SUSANTA selama three tahun, maka harapan saya agar Bapak/Ibu dapat mempertimbangkan saya untuk mengisi posisi pekerjaan ini. Berdasarkan informasi yang saya terima melalui bursa kerja yang diadakan oleh Bursakerja Jakarta pada tanggal desember 2019.

IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. “Setiap bijih timah yang keluar dari konsesi tanpa dapat diidentifikasi ke dalam hasil produksi pemilik IUP maka tentunya memiliki potensi kerugian bagi pemilik IUP. Kerugiannya berupa pengelolaan lingkungan, proses penambangan yang tidak sesuai kaidah penambangan, termasuk pendapatan negara dari usaha pertambangan,” jelas Anggi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun. Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat , wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.